Keterlibatan Talon dalam politik Benin dimulai pada awal 2010-an ketika dia menjadi pendukung utama Presiden Thomas Boni Yayi. Namun hubungan keduanya memburuk setelah Talon dituduh terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap Yayi pada 2012. Namun Talon membantah keras tuduhan tersebut dan pergi ke pengasingan di Prancis.
Setelah berganti pemerintahan, dia menerima amnesti dan kembali ke Benin.
Pada 2016, Talon mencalonkan diri sebagai presiden dan memenangkan pemilu. Dia berjanji melakukan reformasi ekonomi, menekan korupsi, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik. Gaya kepemimpinannya yang pragmatis namun otoriter kerap menuai kritik, terutama setelah dia melakukan revisi undang-undang pemilu dan membatasi oposisi politik.
Pada 2021, Talon kembali terpilih untuk masa jabatan kedua, meski pemilu tersebut menuai sorotan karena minimnya partisipasi oposisi akibat berbagai hambatan administratif dan hukum.
Upaya kudeta terbaru memperlihatkan ketegangan politik yang masih mengemuka di Benin. Sejumlah personel militer yang tidak puas mencoba mengambil alih kekuasaan, namun aksi tersebut cepat digagalkan oleh pasukan loyalis Talon. Presiden dipastikan selamat dan tetap memegang kendali pemerintahan.
Peristiwa ini memperkuat persepsi bahwa Benin, yang dulu dianggap sebagai salah satu demokrasi paling stabil di Afrika, kian terjebak dalam dinamika politik yang rapuh.
Selama dua periode menjabat, Talon dikenal sebagai pemimpin yang berorientasi hasil tetapi juga cenderung membatasi ruang politik bagi kelompok oposisi.
Pemerintahannya dipuji karena meningkatkan pembangunan infrastruktur, memperbaiki sistem pajak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun dia juga dikritik karena menindak lawan politik, memperketat aturan pemilu, mengurangi independensi lembaga demokrasi, serta memperkuat kekuasaan eksekutif.