SEOUL, iNews.id - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menunjuk menteri unifikasi yang baru Kim Yung Ho. Menteri unifikasi bertugas memulihkan hubungan dengan Korea Utara (Korut).
Dua negara itu secara teknis masih berstatus perang hingga saat ini. Keduanya belum menyepakati perjanjian damai yang permanen, melainkan hanya gencatan senjata sejak Perang Korea yang berlangsung 1950-1953.
Yoon menjelaskan kepada anak buahnya, di pemerintahan lalu kementerian unifikasi menerapkan kebijakan yang lunak, fokus pada pemberian bantuan ke Korut. Kebijakan itu, tegas Yoon, perlu diubah.
Dengan latar belakang Kim Yung Ho, seorang konservatif dan pengkritik keras pelanggaran HAM di Korut, Yoon yakin menterinya yang baru itu bisa menjalankan tugas dengan baik. Apalagi ketegangan dengan Korut sedang meningkat dilatarbelakangi peluncuran rudal dan kemungkinan uji coba senjata nuklir terbaru.
Kim pernah menulis di internet pada 2019, jalan menuju penyatuan dua Korea akan terbuka setelah rezim pemimpin Korut Kim Jong Un digulingkan sehingga negara itu bisa terbebas dari belenggu.
"Kementerian Unifikasi telah bertindak seperti kementerian bantuan Korea Utara dan itu salah. Sudah waktunya kementerian unifikasi berubah," kata Yoon, dalam pernyataan yang dikeluarkan sekretaris pers kepresidenan, seperti dilaporkan kembalo Reuters.
Berdasarkan pernyataan itu, Yoon mendesak kementerian untuk membela nilai-nilai demokrasi liberal. Penyatuan dua Korea harus menghadirkan sisi kemanusiaan yang lebih baik bagi kedua negara.