"Saya akan berjuang sampai saat-saat terakhir bersama Anda," kata Yoon, seraya mengulangi permintaan maafnya kepada warga Korsel karena menyebabkan ketidaknyamanan akibat penerapan darurat militer tersebut.
Dia menambahkan, pengiriman pasukan ke Gedung Majelis Nasional selama masa darurat militer tidak bisa dianggap sebagai pemberontakan.
Saat itu dia terpaksa menggunakan kekuasaan sebagai presiden untuk memberlakukan darurat militer demi melindungi negara serta membela kepentingan nasional dari upaya kelompok oposisi yang ingin melumpuhkan pemerintah. Dia menyebut status darurat militer tersebut sebagai keputusan politik yang sangat terukur.
Yoon menuduh kubu oposisi berusaha untuk menghalangi tugas pemerintah dengan mengusulkan pemakzulan serta pemangkasan anggaran untuk tahun depan.
Majelis Nasional pada Rabu kemarin mengesahkan anggaran belanja 2025 sebesar 673,3 triliun won. Angka itu telah dipangkas oleh partai oposisi utama, Partai Demokrat. Selain itu Partai Demokrat juga mengajukan pemakzulan terhadap kepala auditor negara serta jaksa meski ditentang partai berkuasa pengusung Yoon, Partai Kekuatan Rakyat (PPP).