Aparat terus menekan kelompok partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi, serta para aktivis yang dicurigai menggerakkan massa untuk menentang kudeta militer.
Pada Selasa malam, polisi menggerebek kantor partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di Yangon.
Unjuk rasa yang berlangsung pada Selasa merupakan yang terbesar di Myanmar selama lebih dari 10 tahun, menghidupkan kembali ingatan hampir setengah abad pemerintahan junta militer dan gelombang pemberontakan berdarah hingga militer memulai proses penarikan diri dari politik sipil pada 2011.
Terkait kekerasan terbaru ini, PBB medesak pasukan keamanan Myanmar menghormati hak rakyat yang melakukan unjuk rasa damai.
"Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap para demonstran tidak bisa diterima," kata perwakilan PBB di Myanmar, Ola Almgren.
Sementara itu Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menghentikan bantuan untuk Myanmar sambil menyelidiki siapa-siapa saja yang bertanggung jawab atas kudeta akan menghadapi konsekuensi pahit.