Meski demikian semua keputusan ada di tangan Raja Malaysia Sultan Abdullah untuk memutuskan apa yang terjadi selanjutnya.
Raja memiliki kekuatan konstitusional untuk menunjuk seorang perdana menteri di antara anggota parlemen berdasarkan siapa dari mereka yang mengantongi dukungan mayoritas. Ini juga yang terjadi pada Muhyiddin pada Maret 2020.
Keputusan Muhyiddin untuk mundur sudah disampaikan kepada anggota Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) yang dipimpinnya.
"Besok akan ada rapat kabinet khusus. Setelah itu, dia akan menuju (istana) untuk mengajukan pengunduran diri," kata Redzuan, kepada Malaysiakini.
Dia memutuskan mundur karena tak ada lagi pilihan lain untuk mempertahankan pemerintahannya, menyusul gejolak politik beberapa pekan terakhir, terlebih dipicu keputusan untuk mencabut perturan terkait keadaan darurat nasional yang diberlakukan pada awal 2021. Keputusan itu diambil tanpa melalui konsultasi dengan Raja Malaysia.
Bukan hanya itu, keputusan untuk mencabut peraturan soal keadaan darurat juga dianggap bermuatan politik dengan tujuan melanggengkan pemerintahan.
Pada Jumat pekan lalu, Muhyiddin untuk pertama kali mengakui tidak lagi memiliki mayoritas dukungan. Dia sudah melakukan upaya terakhir dengan membujuk kubu oposisi dengan menjanjikan reformasi politik dan pemilu. Sebagai imbalannya, dia meminta dukungan kepada oposisi untuk memberikan mosi percaya dalam sidang parlemen pada September, namun permintaan itu ditolak mentah-mentah.