TEPI BARAT, iNews.id - Pemerintah Israel menyetujui proposal untuk mendaftarkan sebagian besar wilayah Tepi Barat sebagai "milik negara". Ini merupakan pertama kalinya Israel mengklaim wilayah Tepi Barat lebih luas sejak pendudukan atas wilayah tersebut dimulai pada 1967.
Stasiun televisi Israel, KAN, melaporkan proposal tersebut diajukan oleh para pejabat radikal sayap kanan Israel, yakni Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Kehakiman Yariv Levin, dan Menteri Pertahanan Israel Katz.
"Kita melanjutkan revolusi pemukiman untuk mengendalikan semua tanah kita," kata Smotrich.
Sementara itu, Katz menyebut keputusan tersebut sebagai langkah keamanan dan tata kelola penting untuk memastikan kontrol, penegakan hukum, dan kebebasan bertindak penuh bagi Israel di wilayah tersebut.
Pengakuan atas lahan tersebut berarti menetapkan kepemilikan permanen Israel karena sebagian besar tanah Palestina tidak terdaftar secara resmi. Ini terjadi karena pengajuan refistrasi tanah oleh warga Palestina harus melewati proses panjang dan rumit sejak pendudukan Israel pada 1967.
Padahal hukum internasional menegaskan, Israel tidak bisa menyita atau menguasai tanah di wilayah pendudukan.
Para pengamat menyebut langkah itu sebagai pencaplokan de facto Israel atas wilayah Palestina. Mereka memperingatkan hal itu akan mengubah lansekap sipil serta yang paling parah mencabut aturan hukum yang membatasi perluasan pemukiman Yahudi.