Sebelumnya, dalam argumen ke Mahkamah Agung, pemerintah India menyatakan lama cuti karena hamil, membesarkan anak, dan tugas rumah tangga menjadi alasan mengapa perempuan tidak seharusnya diberi jabatan komando di militer.
"Kemampuan fisik perempuan kadang juga menjadi tantangan bagi tugas di unit komando," demikian pernyataan pemerintah, seperti dilaporkan ABC News.
Juga disebutkan, tentara pria cenderung tidak mau mengikuti perintah dari perwira perempuan senior.
"Pasukan tidak dilatih secara mental untuk menerima perempuan sebagai komandan unit," demikian pernyataan pemerintah India.
Dalam keputusannnya, Mahkamah Agung tidak menerima pendapat pemerintah India tersebut. Sebaliknya, mereka menyebut semua pendapat itu tersebut bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kesetaraan menurut UU.