Partai-partai oposisi menghadapi kendala yakni aturan baru pemilu yang dibuat militer pasca-kudeta tahun 2014. Aturan terbaru itu lebih menguntungkan partai-partai pro-militer.
Untuk bisa membentuk pemerintahan, mereka harus bernegosiasi dengan banyak kubu, termasuk partai saingan serta anggota Senat yang ditunjuk junta militer. Mereka harus berasal dari kalangan partai konservatif yang dipimpin para jenderal.
Senat turut berkontribusi dalam pemungutan suara gabungan memperebutkan 750 kursi parlemen bikameral untuk menentukan siapa yang berhak menjadi perdana menteri. Untuk bisa mencapai itu kelompok koalisi harus memiliki lebih dari setengah kursi di dua majelis atau setidaknya memiliki 376 suara.