Lantaran ketidakjelasan status, lanjut dia, banyak dari mereka yang mengalami kesulitan hidup. Anak-anak TKI non-prosedural menghadapi masalah dalam mendapatkan akses pendidikan. Meski Pemerintah Malaysia menjamin pendidikan adalah hak bagi setiap orang, dalam praktiknya tidak demikian. Anak-anak buruh migran bisa mengenyam pendidikan hanya di sekolah agama, sebagian bisa masuk sekolah umum tapi tidak mendapatkan ijazah.
Dari pengakuan WNI di Penang, mereka juga tak bebas meninggalkan Malaysia. Izin untuk pulang kampung rak mudah didapat meskipun untuk keperluan mendesak.
Mereka harus mengurus semacam pengganti paspor yang disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Untuk bisa mengantongi dokumen ini bukan perkara mudah karena pengurusanya sangat ribet serta perlu mengeluarkan uang yang tidak sedikit, mengingat kondisi mereka sudah overstayed.
Tak kalah menyedihkan, banyak TKI ilegal yang kesulitan mendapatkan administrasi kematian dan pemakaman. Bahkan ada jenazah yang sampai 14 hari belum dimakamkan karena terganjal ketidakjelasan status.
"Untuk keluar dari Malaysia sudah sulit, mau dikubur pun juga tidak kalah susahnya," kata dosen Perbanas Institute serta Program Magister Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu.