Menanggapi hal tersebut, pakar geografi politik Universitas Islam 45 (Unisma), Rasminto menyatakan dalam konteks pangkalan militer di Filipina, banyak pihak merasa kehadiran militer asing, terutama Amerika Serikat, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional.
“Sebab, kedaulatan negara merupakan prinsip dasar yang menegaskan bahwa suatu negara memiliki kendali penuh atas wilayah dan urusannya tanpa campur tangan dari pihak luar,” kata Rasminto dalam keterangannya, Jumat (12/7).
Menurut dia, sejarah hubungan Filipina dengan Amerika Serikat, yang mencakup masa kolonial hingga kemerdekaan, menambah sensitivitas terhadap isu ini. Terlebih kedua negara memiliki Perjanjian Pertahanan seperti
“Hubungan AS dan Filipina sering diperdebatkan oleh akademisi dan aktivis manusia di Filipina, karena dianggap memberikan terlalu banyak pengaruh kepada AS atas urusan pertahanan Filipina,” katanya.
Baginya, persoalan ini juga memicu keresahan rakyat Filipina terkait bahwa keberadaan pangkalan militer asing dapat mengundang potensi konflik dan membuat wilayah di sekitar pangkalan menjadi target dalam situasi perang.