Mereka juga menuduh perusahaan-perusahaan telah mendorong ketimpangan ekonomi dengan melakukan perang terhadap perpajakan yang berkelanjutan dan sangat efektif, dengan konsekuensi yang luas. Oxfam mengatakan, negara-negara menyerahkan kekuasaan kepada monopoli, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memengaruhi upah yang diterima masyarakat, harga pangan, dan obat-obatan yang dapat diakses oleh individu.
“Di seluruh dunia, sektor swasta tanpa henti mendorong tarif (pajak) yang lebih rendah, lebih banyak celah, kurang transparan, dan langkah-langkah lain yang bertujuan untuk memungkinkan perusahaan berkontribusi sesedikit mungkin terhadap kas negara,” tambah Oxfam.
Badan amal tersebut mengatakan, berkat lobi yang intensif terhadap pembuatan kebijakan perpajakan, perusahaan-perusahaan akhirnya dapat membayar pajak perusahaan yang lebih rendah. Hal tersebut pada gilirannya membuat pemerintah kehilangan uang yang dapat digunakan untuk mendukung keuangan kelompok termiskin di masyarakat.
Pajak perusahaan telah turun secara signifikan di negara-negara OECD dari 48 persen pada 1980 menjadi 23,1 persen pada tahun 2022, kata Oxfam. Untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut, Oxfam menyerukan "pajak kekayaan" bagi para jutawan dan miliarder dunia yang menurut mereka dapat menghasilkan 1,8 triliun dolar AS setiap tahunnya.
Badan amal tersebut juga menyerukan untuk membatasi gaji para CEO dan menghancurkan monopoli swasta.