Netanyahu Minta Grasi ke Presiden Israel saat Hadapi Kasus Korupsi 

Aditya Pratama
PM Israel Benjamin Netanyahu meminta grasi kepada Presiden Isaac Herzog saat menghadapi kasus korupsi pada, Minggu (30/11/2025). (Foto: AP)

YERUSALEM, iNews.id - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meminta grasi kepada Presiden Isaac Herzog saat menghadapi kasus korupsi pada, Minggu (30/11/2025). Dia beralasan, proses pidana menghambat kemampuannya untuk memerintah dan pengajuan grasi akan bermanfaat bagi Israel.

Netanyahu, perdana menteri dengan masa jabatan terlama di negara Israel, membantah tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Dalam sebuah surat kepada kantor presiden, pengacara Netanyahu menyebut masih yakin proses hukum akan menghasilkan pembebasan penuh.

"Pengacara saya telah mengirimkan permohonan grasi kepada presiden negara ini hari ini. Saya berharap siapa pun yang menginginkan kebaikan negara mendukung langkah ini," ucap Netanyahu dalam pernyataan video singkat yang dirilis oleh partai politiknya, Likud dilansir dari Reuters, Minggu (30/11/2025).

Pemimpin oposisi, Yair Lapid menegaskan bahwa Netanyahu tidak boleh diampuni tanpa mengakui kesalahan, menyatakan penyesalan, dan segera pensiun dari kehidupan politik.

Pengampunan di Israel biasanya diberikan hanya setelah proses hukum selesai dan terdakwa telah dinyatakan bersalah. Pengacara Netanyahu berpendapat, presiden dapat ikut campur ketika kepentingan publik dipertaruhkan, seperti dalam kasus ini, dengan tujuan untuk meredakan perpecahan dan memperkuat persatuan nasional.

Sementara itu, Kantor Presiden Israel menyebut permintaan tersebut luar biasa dengan implikasi signifikan. Herzog disebut akan mempertimbangkan permintaan tersebut secara bertanggung jawab dan tulus setelah menerima pendapat yang relevan.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menulis surat kepada Herzog bulan ini, yang mendesak untuk mempertimbangkan pemberian pengampunan kepada perdana menteri, dengan mengatakan bahwa kasus yang menjeratnya merupakan penuntutan politis yang tidak dapat dibenarkan.

Editor : Aditya Pratama
Artikel Terkait
Internasional
2 hari lalu

Nah, Pemerintahan Trump Mulai Waswas Harga BBM Melonjak Dampak Serangan ke Iran

Internasional
2 hari lalu

PM Spanyol Sanchez: Eropa Menentang Perang Iran, Ilegal!

Internasional
2 hari lalu

Trump Sindir PM Jepang soal Serangan ke Pearl Harbor saat Singgung Perang Iran

Internasional
2 hari lalu

Para Pemimpin Eropa Kompak Tolak Permintaan Trump Terlibat Perang Iran

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal