"Kami yakin ini hanya bisa dimulai jika Presiden Win Myint, Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi, serta tahanan politik lainnya segera dibebaskan," katanya.
Pekan lalu, Menlu RI Retno Marsudi bertemu menlu pemerintahan junta militer, Wunna Maung Lwin di Bangkok, Thailand. Retno menyampaikan sikap Indonesia yang konsisten, yakni memberikan perhatian terkait perkembangan situasi di Myanmar serta menjadikan keamanan dan kesejahteraan rakyat Myanmar sebagai prioritas nomor 1.
"Kita meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan untuk menghindari kemungkinan terjadinya korban dan pertumpahan darah," kata Retno.
Retno juga menyampaikan pentingnya semua negara ASEAN untuk menghormati prinsip-prinsip yang termuat dalam piagam ASEAN.
"Saya juga menyampaikan dalam pertemuan dengan Myanmar mengenai pentingnya akses dan kunjungan kemanusiaan (humanitarian access and visits) kepada para tahanan," ujarnya.
Unjuk rasa massa penentang kudeta militer Myanmar pada Minggu (28/2/2021), merenggut setidaknya 18 nyawa di berbagai kota. Para korban mengalami luka tembak.
Ini merupakan demonstrasi paling berdarah sejak kudeta penggulingan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.