Melansir laman resmi UE, calon anggota harus menyerahkan aplikasi keanggotaan dan meminta Komisi untuk menilai kemampuan negara pemohon, apakah memenuhi Kriteria Kopenhagen yang ditetapkan. Sementara itu, banyak negara yang ingin bergabung dengan UE belum diizinkan, salah satunya Turki.
Perjalanan Turki untuk bergabung UE cukup panjang. Melansir Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (2021) bertajuk ‘Rekam Jejak Kegagalan Turki Menjadi Anggota Uni Eropa’, Turki sudah mulai mengajukan keanggotaannya pada Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC), cikal bakal UE, pada 1987.
Sayangnya, Turki cenderung selalu ditinggalkan bahkan ketika EEC sudah berganti nama menjadi UE.
UE lantas menjadikan Turki sebagai mitra strategis dalam isu-isu utama, seperti imigran, keamanan, kontraterorisme, dan ekonomi. Namun Turki menolak status tersebut dan lebih menginginkan status keanggotaan penuh.
Sebagai tanggapan, Dewan Eropa membuat Kriteria Kopenhagen bagi para negara yang ingin bergabung UE. Adapun kriteria tersebut adalah menjamin supremasi hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, perlindungan terhadap minoritas, dan stabilitas institusional sebagai jaminan akan demokrasi.