"Kita harus melihat hibah khusus secara wajar dan adil. Selama bertahun-tahun, Sarawak hanya diberi RM16 juta, yang menurut saya tidak masuk akal," katanya.
"Pada saat yang sama, kami tidak dapat memberikan jumlah yang terlalu besar karena Pasal 112D menyatakan bahwa hibah tersebut tunduk pada posisi keuangan pemerintah federal," katanya.
Sementara para menteri Sarawak yang menghadiri pertemuan tersebut menyambut baik alokasi dana untuk peningkatan keamanan perbatasan Malaysia dan Indonesia di IKN.
"Sudah waktunya bagi pemerintah federal untuk meningkatkan tanggung jawabnya. Keamanan adalah tanggung jawab mereka, menurut MA63," kata Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Dr Sim Kui Hian.
"Sarawak memiliki perbatasan darat dan laut terpanjang, dan kita dapat melihat betapa pentingnya keamanan selama wabah Covid-19 dan rabies."
Menteri Pariwisata, Industri Kreatif, dan Seni Pertunjukan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah juga mengatakan, alokasi dana itu akan membantu Sarawak mengamankan perbatasannya.
"Ini adalah salah satu bidang yang sangat penting yang belum mendapat banyak perhatian di masa lalu," katanya.
Peningkatan pengamanan di perbatasan penting seiring dengan kemajuan Sarawak yang pesat, dengan jalan raya Pan-Borneo dan pesisir yang hampir selesai, serta laju pembangunan yang cepat di Kalimantan.
"Ada kebutuhan untuk memperkuat pos perbatasan kita, fasilitas CIQ, dan personel yang berjaga di perbatasan," katanya.