Mohd Puad menjelaskan, tidak banyak yang tahu bahwa pada 2 Februari 2017, Jaksa Agung saat itu Sri Mohamed Apandi Ali, mengajukan surat ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk peninjauan kembali atas putusan status Batu Puteh.
Mhakamah kemudian menetapkan 11 Juni 2018 sebagai tanggal sidang. Namun, pada 14 Mei 2018 atau 4 hari setelah koalisi Pakatan Harapan membentuk pemerintah, Apandi diminta cuti kemudian posisinya digantikan oleh Engku Nor Faizah Engku Atek.
Saat itu Mahathir naik menjadi perdana menteri dari Pakatan Harapan.
“Pada 28 Mei, 18 hari setelah Mahathir menjadi perdana menteri, Jaksa Agung menulis surat kepada ICJ untuk mencabut permohonan peninjauan kembali. Itu adalah hari yang kelam bagi negara. Bagian itu dirahasiakan. Rakyat hanya tahu bahwa masa banding atas putusan itu telah berakhir. Apa taktik (muslihat) Tun M?" ujarnya.
Mohdamad Puad juga menyerukan pembentukan komisi penyelidikan untuk mengusut masalah Batu Puteh.
Mahakmah Internasional pada 2008 memutuskan Batu Puteh atau Pedra Branca milik Singapura, sedangkan kedaulatan atas Terumbu Karang Tengah atau Middle Rocks di dekatnya diberikan kepada Malaysia.
Pada 2017, Malaysia di bawah pemerintahan Barisan Nasional mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut.