JAKARTA, iNews.id - Publik Indonesia dikejutkan oleh kabar data pribadi warga Indonesia akan menjadi bagian dari kesepakatan dagang antara RI dan Amerika Serikat (AS). Kabar ini memunculkan kekhawatiran mengenai kedaulatan digital dan keamanan data nasional. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kerja sama ini terbatas dan bersifat komersial.
Isu ini mencuat seiring dengan negosiasi perjanjian perdagangan resiprokal antara kedua negara yang salah satu klausulnya diduga menyangkut akses dan transfer data pribadi ke luar negeri, khususnya ke AS. Gedung Putih dalam pernyataan resminya pada 22 Juli 2025 menyebut, Indonesia sepakat memberikan kepastian hukum atas pengelolaan dan transfer data pribadi ke AS.
"Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data pribadi ke luar dari wilayahnya ke Amerika Serikat," demikian kutipan dari laman resmi Gedung Putih.
Menurut Gedung Putih, pengelolaan data pribadi merupakan bagian dari upaya menghapus hambatan perdagangan dan investasi digital. Selama bertahun-tahun, perusahaan-perusahaan teknologi dan jasa asal AS telah mendesak agar Indonesia melonggarkan aturan soal lokalisasi data yang dinilai membatasi arus informasi lintas negara. Namun, tak hanya alasan ekonomi, ada juga kepentingan keamanan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menjelaskan pertukaran data yang dibahas berkaitan dengan komoditas berisiko tinggi seperti bahan kimia yang bersifat dual use, bisa digunakan secara produktif atau berbahaya (misalnya sebagai bahan bom).
“Kalau barang seperti gliserol sawit bisa jadi pupuk atau bom. Maka dari itu, pertukaran barang seperti ini butuh data pembeli dan penjual,” kata Hasan.