SYDNEY, iNews.id – Hasil penelitian terbaru oleh The Australian Strategic Policy Institute (Institut Kebijakan Strategis Australia) menunjukkan bahwa jaringan pusat tahanan China di wilayah Xinjiang ternyata jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Fasilitas tahanan itu juga mengalami perluasan dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam hasil penelitian yang dipresentasikan pada Kamis (24/9/2020) tersebut, lembaga pemikir Australia itu mengidentifikasi lebih dari 380 fasilitas tahanan di wilayah Xinjiang. Para peneliti mencurigai ratusan fasilitas itu digunakan China untuk menahan lebih dari 1 juta orang Uighur dan penduduk lainnya yang kebanyakan beragama Islam dan berbahasa Turki.
Jumlah fasilitas tersebut sekitar 40 persen lebih besar dari perkiraan sebelumnya, dan terus bertambah meskipun China mengklaim banyak orang Uighur yang telah dibebaskan.
Dengan menggunakan citra satelit, informasi dari saksi mata, laporan media, dan dokumen-dokumen resmi tender konstruksi, Institut Kebijakan Strategis Australia menemukan setidaknya 61 lokasi kamp tahanan telah direnovasi dan diperluas antara Juli 2019 dan Juli 2020. Ada 14 fasilitas lagi sedang dibangun pada tahun ini. Sementara, sekitar 70 kamp tahanan telah dilepas pagar atau dinding pembatasnya, yang menandakan fungsinya telah berubah atau telah ditutup.
Anggota parlemen AS baru-baru ini memilih untuk melarang impor dari Xinjiang, mengutip dugaan penggunaan kerja paksa sistematis terhadap umat Islam dari etnik Uighur dan kelompok minoritas lainnya.
Sementara, Pemerintah China baru-baru ini menerbitkan buku putih yang membela kebijakan represifnya di Xinjiang. Lewat buku itu, Beijing berdalih masyarakat Uighur bukan ditahan, melainkan hanya diberi program pelatihan, skema kerja, dan pendidikan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Negara komunis itu juga beralasan, pusat-pusat pelatihan (baca: kamp tahanan) itu diperlukan untuk membasmi ekstremisme. Menyusul publikasi laporan terbaru, tabloid yang dikendalikan Partai Komunis China, Global Times melaporkan, dua kontributor Institut Kebijakan Strategis Australia yaitu Clive Hamilton dan Alex Joske kini dilarang memasuki China.