Presiden Palestina itu juga direncanakan mengadakan pertemuan bilateral dengan para kepala negara, serta memimpin delegasi G77 dan China, yang akan diadakan di sela Sidang Majelis Umum PBB.
Sebelumnya Juru Bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh mengatakan, keputusan tersebut merupakan kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kebijakan luar negeri AS.
"Langkah ini sekali lagi menunjukkan bahwa Pemerintah AS tidak hanya bias terhadap pendudukan Israel, namun juga sejalan dengan apa yang direncanakan kelompok ekstrimis sayap kanan Israel," kata Rudeineh.
Kementerian Luar Negeri Palestina juga mengecam AS dengan menyebut sikap ini sebagai upaya untuk menghilangkan konsep perdamaian solusi dua negara.
"Pemerintah AS saat ini menerapkan visi Israel untuk menghancurkan solusi dua negara dan diri dari hak-haknya," kata kemlu, dalam pernyataan pers.
Pemerintah Otoritas Palestina memutuskan hubungan politik dengan AS setelah Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. Keputusan itu ditindaklanjuti dengan pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018.
Langkah AS tersebut dikecam komunitas internasional karena melanggar resolusi PBB.