Pemerintah AS menilai organisasi di bawah naungan PBB tersebut memiliki kecenderungan anti-Amerika dan anti-Israel, serta mempromosikan agenda yang disebut sebagai “woke”.
Salah satu hal yang paling dipermasalahkan adalah apa yang dianggap sebagai bias pro-Palestina dan pro-China yang kerap terlihat dalam berbagai inisiatif UNESCO.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Tammy Bruce mengatakan, keputusan tersebut akan berlaku efektif pada 31 Desember 2026.
Menurut dia, agenda ideologis globalis UNESCO bertentangan dengan kebijakan luar negeri "America First" Trump.
Ini bukan kali pertama AS keluar dari UNESCO. Sebelumnya, pada masa jabatan pertama pada 2017, Trump sempat menarik AS dari organisasi tersebut dengan alasan serupa. Namun AS kembali bergabung ke UNESCO pada 2023 di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden.