“Rata-rata hanya 244 truk per hari dari 600 yang disepakati, yang berarti tingkat kepatuhan tidak melebihi 41 persen,” demikian pernyataan Kantor Media Pemerintah Gaza, dikutip dari Anadolu, Rabu (24/12/2025).
Situasi lebih buruk terjadi pada pasokan bahan bakar. Pemerintah Gaza mencatat hanya 394 truk bahan bakar yang diizinkan masuk dari total 3.650 truk yang disepakati. Artinya, rata-rata hanya lima truk per hari dari 50 truk yang seharusnya masuk.
“Ini berarti penjajah hanya mematuhi 10 persen dari jumlah bahan bakar yang disepakati, menyebabkan rumah sakit, toko roti, serta fasilitas air dan sanitasi hampir sepenuhnya berhenti beroperasi,” bunyi pernyataan tersebut.
Selain itu, Israel juga dituding menolak membuka perbatasan untuk masuknya tenda, rumah mobil, karavan, dan material tempat tinggal. Tindakan ini disebut sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian gencatan senjata dan hukum humaniter internasional.
Kebijakan tersebut berdampak fatal saat badai musim dingin melanda Gaza baru-baru ini. Sebanyak 46 bangunan yang sebelumnya rusak dilaporkan runtuh, menewaskan 15 warga Palestina.
Kantor Media Pemerintah Gaza mendesak agar arus bantuan kemanusiaan dan bahan bakar segera dibuka secara aman, serta mengizinkan masuknya sarana tempat tinggal darurat sebagaimana tercantum dalam perjanjian, guna mencegah bencana kemanusiaan yang semakin memburuk.
Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Jalur Gaza dilaporkan telah menewaskan hampir 71.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 171.000 orang lainnya.