Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menambahkan, pemerintah kini bersiap menjalankan tahap pertama rencana Trump yang mencakup pembebasan semua sandera Israel.
Larangan untuk merebut Gaza sesuai dengan poin ke-16 dari 20 poin rencana perdamaian yang diusulkan Trump.
"Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza. Seiring ISF membangun kendali dan stabilitas, (militer Israel) akan mundur berdasarkan standar, batas, dan kerangka waktu terkait demiliterisasi yang akan disepakati antara (militer Israel), ISF (Pasukan Stabilisasi Internasional), para penjamin, dan Amerika Serikat, dengan tujuan menciptakan Gaza yang aman dan tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel, Mesir, atau warganya," demikian isi proposal.
Militer Israel juga diharuskan menyerahkan wilayah Gaza yang didudukinya kepada ISF secara bertahap, sesuai kesepakatan yang akan mereka buat dengan otoritas transisi.
Hamas pada Jumat malam secara resmi menyampaikan persetujuan atas beberapa poin utama dalam rencana perdamaian tersebut. Kelompok perlawanan itu menyatakan siap membebaskan seluruh sandera Israel, baik yang masih hidup maupun yang telah tewas, serta menyerahkan kendali pemerintahan Gaza kepada badan teknokratis Palestina yang independen.
Dalam pernyataan di Telegram, Hamas menegaskan bahwa masa depan Jalur Gaza dan hak-hak rakyat Palestina harus diputuskan berdasarkan persatuan nasional dan sesuai hukum serta resolusi internasional yang berlaku.
Seorang pejabat Palestina mengungkapkan kepada Anadolu bahwa Hamas juga telah meminta klarifikasi atas sejumlah klausul dalam proposal Trump. Meski begitu, langkah ini dianggap sebagai titik balik penting yang membuka jalan bagi gencatan senjata bersejarah di Gaza.