GAZA, iNews.id - Kelompok perlawanan Palestina Hamas menunjukkan langkah besar menuju rekonsiliasi nasional dengan menyetujui pembentukan pemerintahan sementara beranggotakan para teknokrat independen untuk mengelola Jalur Gaza.
Keputusan ini dianggap sebagai sinyal kesediaan Hamas melepas kendali politik dan administratif wilayah yang selama hampir dua dekade berada di bawah kekuasaannya.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan faksi-faksi Palestina di Kairo, Mesir, Jumat (24/10/2025), yang juga dihadiri perwakilan Fatah serta kelompok-kelompok perlawanan lainnya. Dalam pertemuan tersebut, para peserta sepakat memberikan mandat kepada tim teknokrat lokal untuk mengatur kehidupan warga Gaza pascaperang, bekerja sama dengan negara-negara Arab dan organisasi internasional.
“Para peserta pertemuan sepakat untuk mengalihkan pemerintahan Jalur Gaza kepada komisi sementara yang terdiri atas para teknokrat lokal,” bunyi pernyataan resmi Hamas seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (25/10/2025).
Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata menuju rekonsiliasi nasional Palestina, yang selama bertahun-tahun terhambat akibat perpecahan politik antara Hamas dan Fatah.
Pemerintahan teknokrat diharapkan menjadi jembatan menuju pembentukan otoritas bersama yang dapat mempersiapkan pemilu nasional dan mengonsolidasikan pemerintahan Palestina di Tepi Barat dan Gaza.