Pada 2018, Presiden Donald Trump memutuskan untuk menarik AS dari Kesepakatan Nuklir Iran 2015 itu, dan secara sepihak mulai menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Akan tetapi, diplomasi Washington DC mengalami kemunduran pada Agustus lalu ketika AS gagal memenangkan dukungan dari Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata tanpa batas kepada Negeri Persia itu.
“Ini adalah hari yang penting bagi komunitas internasional,” ungkap Kemlu Iran, hari ini. Kementerian itu menambahkan, dunia telah berpihak kepada Teheran dalam melawan rezim AS.
Iran menegaskan, penggunaan senjata yang tidak lazim, termasuk senjata pemusnah massal, dan; bahkan rencana pembelian senjata konvensional sekali pun tidak ada dalam doktrin pertahanan Iran.
Meskipun telah menarik diri dari Kesepakatan Nuklir 2015, pemerintahan Trump berkeras bahwa AS masih menjadi peserta dalam perjanjian itu. Oleh karena itu, AS berdalih masih berhak melanjutkannya dengan menerapkan kembali sanksi kepada IRan.
Washington DC secara sepihak mengklaim telah memulihkan hampir semua sanksi PBB terhadap Iran yang dicabut berdasarkan kesepakatan tersebut. Namun argumen hukum AS telah ditolak oleh hampir seluruh Dewan Keamanan PBB, dengan sekutu Eropa di AS mengatakan bahwa prioritas saat ini adalah untuk menyelamatkan solusi damai untuk program nuklir Iran.
Moskow menyatakan pada September lalu bahwa Rusia siap untuk meningkatkan kerja sama militernya dengan Iran. Sementara, China juga mengungkapkan kesediaannya untuk menjual senjata ke Iran setelah 18 Oktober ini.
Menanggapi itu, AS menegaskan akan berusaha mencegah Iran membeli tank China dan sistem pertahanan udara dari Rusia.