Kekerasan terjadi tak lama setelah Trump meminta para pendukungnya mendatangi Gedung Capitol untuk berunjuk rasa menentang pengesahan tersebut dengan alasan pilpres AS dipenuhi dengan kecurangan, meskipun tuduhan itu tak terbukti.
Setelah kejadian itu, anggota parlemen dari Demokrat serta beberapa rekan separtai Trump dari Republik menilai sang presiden tidak bisa dipercaya lagi untuk menjalani sisa masa jabatan meskipun hanya tinggal beberapa hari.
Demokrat secara resmi menyampaikan resolusi pemakzulan pada Senin (11/1/2021) atas tuduhan Trump menghasut pemberontakan.
Saat DPR bersidang pada Senin, Partai Republik menolak upaya untuk meminta Pence menerapkan Amandemen ke-25 Konstitusi yang tidak pernah digunakan sebelumnya untuk menyingkirkan presiden dari jabatan.
"DPR AS tidak boleh mengadopsi resolusi yang menuntut pencopotan presiden, tanpa dengar pendapat, debat, atau rekaman suara," kata politikus Republik, Alex Mooney, saat mengajukan keberatan.
DPR akan memberikan suara pada Selasa malam waktu Washington DC mengenai resolusi penggunaan Amandemen ke-25 Konstitusi. Isinya memungkinkan wakil presiden dan kabinet mencopot seorang presiden yang tidak mampu memenuhi tugasnya.