Tulisan Augustin diterbitkan pada September dengan nama "Willy Sum". Tidak disebutkan nama-nama pejabat yang diduga korup atau bukti korupsi dalam tulisan itu.
Phil Robertson, wakil direktur Asia di Human Rights Watch, mengatakan bahwa pihak berwenang Singapura kembali menanggapi kritik dengan tuduhan kriminal.
"Pemerintah harus menanggapi setiap ketidakakuratan dalam tulisan itu dengan meminta koreksi, permintaan maaf atau penarikan (situs web), daripada dengan tuntutan pidana berat," kata Robertson, seperti dilaporkan AFP, Kamis (13/12/2018).
Pemandangan media Singapura didominasi oleh publikasi pro-pemerintah, di mana komentar kritis kebanyakan diungkapkan secara online.
Para pejabat bersikeras undang-undang pencemaran nama baik diperlukan untuk melindungi reputasi mereka dari tuduhan tak berdasar.