JAKARTA, iNews.id – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyerukan pembentukan tim pencari fakta (TPF) internasional untuk mengusut secara tuntas soal dugaan pelanggaran HAM terhadap kelompok muslim Uighur di Xianjing. Menurut dia, sampai saat ini masih banyak kabar simpang siur terkait ada atau tidaknya pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas di Negeri Tirai Bambu itu.
Usulan dari Din itu menyusul klaim Pemerintah China yang menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran seperti yang ramai diberitakan belakangan ini. “Kalau saya, sudahlah, kalau mau, coba bentuk tim pencari fakta Internasional melibatkan banyak pihak. (Kita) lihat apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi jangan kemudian ke sana, diatur seolah-olah tidak ada,” kata Din di Kantor Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) itu berpendapat, dugaan pelanggaran HAM terhadap kelompok Uighur sebenarnya memang benar terjadi. “Saya bertanya kepada hati nurani saya, jawaban hati nurani saya ada pelanggaran hak asasi manusia. Ada penindasan terhadap etnik Uighur yang mayoritas agama Islam,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap agar Pemerintah Indonesia mau bersuara untuk menyerukan apa yang menjadi keterwakilan perasaannya terkait dengan dugaan pelanggaran HAM di Uighur tersebut. “Pemerintah Indonesia menurut saran saya bersuaralah seperti yang saya rasakan itu. Karena orang lain pun (negara lain) kalau ada pelanggaran HAM juga teriak-teriak. Kita juga enggak boleh (diam). Bukan karena itu islam, tapi karena manusia. Kita harus menjaga harkat martabat Indonesia,” tuturnya.