"Kami semua mati-matian menghapus riwayat chat. Ada banyak polisi. Mereka datang memeriksa KTP salah satu teman saya, kemudian membawanya pergi. Kami tidak tahu kenapa. Beberapa jam kemudian mereka membebaskannya," kata seorang pengunjuk rasa Beijing yang menyembunyikan identitasnya.
Selain berjaga-jaga di jalanan, polisi juga melakukan razia terhadap warga yang melintas. Petugas mengecek ponsel warga untuk mengetahui riwayat percakapan serta penggunaan VPN. Banyak warga China menggunakan VPN agar bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang dilarang di negara itu. Salah satu aplikasi yang dilarang adalah Telegram. Informasi soal rencana demonstrasi beredar luas melalui aplikasi layanan pesan singkat tersebut.
Selain itu beredar video berisi aktivitas polisi di Hangzhou, ibu kota Zhejiang. Ratusan polisi menduduki lapangan luas pada Senin malam untuk mencegah orang berkumpul. Polisi menangkapi beberapa orang, kemudian warga lain berusaha membebaskannya.
Unjuk rasa yang pecah sepanjang akhir pekan lalu dan Senin kemarin merupakan gelombang pembangkangan sipil terbesar warga China terhadap pemerintah sejak Xi Jinping menjadi presiden 10 tahun silam.
Awalnya, segelintir warga di beberapa kota turun ke jalan sebagai bentuk keprihatinan atas tewasnya 10 orang dalam kebakaran apartemen di Urumqi, Xinjiang. Kematian itu dikaitkan dengan penerapan lockdown yang memaksa warga untuk tinggal di dalam rumah. Namun hal itu dibantah otoritas setempat. Namun aksi keprihatinan berubah menjadi semakin massif dengan tuntutan peloanggaran atau penghapusan kebijakan zero-Covid-19 oleh pemerintahan Xi Jinping.