Seorang juru bicara tentara India tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Sementara seorang pejabat kementerian pertahanan di New Delhi mengatakan, kasus itu telah diajukan ke pengadilan India untuk keputusan akhir.
Ribuan tentara ditempatkan di timur laut negara itu. Wilayah tersebut menjadi rumah bagi jaringan kompleks kelompok suku, banyak di antaranya telah melancarkan pemberontakan.
Kelompok separatis menuduh New Delhi menjarah sumber daya. Sebaliknya, pemerintah dinilai tidak berbuat banyak untuk memperbaiki kehidupan mereka.
Segera setelah pembunuhan itu, protes meningkat terkait Undang-Undang Kekuatan Angkatan Bersenjata (AFSPA). UU ini memberi kekuatan kepada angkatan bersenjata kekuatan untuk mencari dan menangkap bahkan dan melepaskan tembakan jika dianggap perlu di daerah rawan.
Pemberitahuan tentang daerah rawan di bawah AFSPA telah berlaku di beberapa wilayan dari tujuh negara bagian timur laut.
Mulai tahun 2015, pemerintah federal menghapus AFSPA seluruhnya dari negara bagian Tripura dan Meghalaya, dan sebagian dari Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, dan Manipur.