Pemerintah Palestina juga mengharapkan pengakuan dari Belgia dalam waktu dekat. Sebab, Brussels telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka mendukung langkah tersebut.
Sementara itu, Pemerintah Belgia masih terpecah mengenai masalah ini dikarenakan posisi sayap liberal. Kondisi tersebut menuai kritik keras dari kalangan kiri negara itu yang terus mendorong Brussels agar segera mengakui Palestina.
“Kami mengutuk sikap Gerakan Reformis dan Menteri Luar Negeri Hadja Lahbib yang mengangkangi batas, yang secara terbuka mendukung pengakuan Palestina, namun menghalangi pengakuan tersebut di pemerintahan federal,” kata Pemimpin Partai Sosialis Belgia, Paul Magnette, seperti dikutip kantor berita Belga.
“Sudah waktunya untuk mengakhiri kesenjangan ini. Belgia harus mengakhiri kesenjangan ini, ikuti contoh yang ditunjukkan Spanyol dan segera mulai mengambil langkah nyata menuju pengakuan Palestina,” ujarnya.
Magnette yakin, pengakuan dari Belgia atas Negara Palestina akan mendorong perdamaian abadi di Timur Tengah.
Sementara Lahdib mengatakan, pengakuan formal saja tidak cukup dan perlu dilakukan upaya untuk menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian di kawasan. Dia juga mengingatkan lawan-lawannya bahwa dia bekerja sama dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, dalam mengadakan konferensi persiapan untuk penyelesaian damai konflik Arab-Israel.
Palestina saat ini diakui oleh sembilan negara anggota Uni Eropa. Delapan negara – Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Hongaria, Malta, Polandia, Rumania dan Slovakia – mengakuinya pada 1988, sebelum bergabung dengan Uni Eropa, dan Swedia pada 2014.