Salah satu hal yang paling dipermasalahkan adalah apa yang dianggap sebagai bias pro-Palestina dan pro-China yang kerap terlihat dalam berbagai inisiatif UNESCO.
Seorang pejabat Gedung Putih menjelaskan kebijakan Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (Diversity, Equity, and Inclusion) yang digaungkan UNESCO, serta proyek-proyek sosial seperti Transforming MEN'talities, menjadi sorotan dalam evaluasi.
Program Transforming MEN'talities, misalnya, dianggap sebagai upaya untuk mengubah cara berpikir pria terkait norma gender, yang dinilai terlalu progresif oleh pemerintahan Trump.
Selain itu, UNESCO juga dikritik karena merilis “perangkat anti-rasisme” pada 2023, yang mengajak negara-negara anggotanya mengadopsi kebijakan anti-diskriminasi dan mengkaji sejarah rasisme di masing-masing yurisdiksi. Bagi pemerintahan Trump, kebijakan semacam ini dinilai berpotensi membangkitkan perpecahan sosial dan tidak sejalan dengan nilai konservatif yang diusungnya.
Program lain yang menjadi perhatian adalah laporan UNESCO tentang industri video game yang menyoroti potensi permainan digital untuk mengedukasi masyarakat tentang kesetaraan gender dan melawan stereotip. Meskipun bertujuan positif, program semacam ini dianggap Gedung Putih sebagai bentuk campur tangan dalam nilai-nilai budaya yang bersifat domestik.
Meski penarikan ini memicu kritik dari sebagian komunitas internasional, pemerintahan Trump menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk penegasan terhadap kedaulatan dan arah kebijakan luar negeri AS, khususnya dalam membela sekutu utamanya di Timur Tengah, Israel.
Ini bukan kali pertama AS keluar dari UNESCO. Sebelumnya, pada masa jabatan pertama pada 2017, Trump sempat menarik AS dari organisasi tersebut dengan alasan serupa. Namun AS kembali bergabung ke UNESCO pada 2023 di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden.