Meski demikian pemerintahannya tetap mempertahankan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar, seperti di bidang perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, serta bidang lain yang berdampak langsung kepada masyarakat.
AS kemungkinan menargetkan panglima tertinggi yang kini memimpin Myanmar, Min Aung Hlaing. Dia dan beberapa jenderal lainnya sudah mendapat sanksi AS pada 2019 terkait pembantaian muslim Rohingya dan kelompok minoritas lainnya.
Selain itu dua perusahaan besar yang dikelola militer, Myanmar Economic Holdings Limited dan Myanmar Economic Corp juga diperkirakan masuk bidikan. Keduanya merupakan perusahaan dengan investasi besar mencakup berbagai sektor termasuk perbankan, permata, tembaga, telekomunikasi, dan pakaian.
Militer Myanmar menangkap Aung San Suu Kyi serta para pejabat dan politisi partai berkuasa, NLD, pada 1 Februari 2021. Tak lama kemudian militer mengumumkan pengambilalihan kekuasaan dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun. Militer menunjuk Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pemimpin sementara sampai terbentuk pemerintahan baru melalui pemilu.
Warga Myanmar di penjuru negeri sejak 5 hari terakhir turun ke jalan menentang kudeta tersebut. Mereka bersumpah terus melakukan demonstrasi bahkan meskipun korban berjatuhan.
Pada Selasa lalu, seorang demonstran perempuan di Ibu Kota Naypyitaw tertembak di bagian kepala dan kritis. Dokter menyebutkan luka tersebut akibat tembakan peluru tajam. Tiga orang lainnya dilaporkan mengalami luka tembak peluru karet.