Kepemimpinan Palestina memboikot konferensi tersebut, menuduh pemerintah mengabaikan masalah utama dan berusaha membeli sebuah pengakuan dari pemerintahan Israel.
Pemerintahan Presiden Palestina Mahmud Abbas berada dalam krisis keuangan parah sejak Februari, ketika Israel membekukan transfer PPN dan bea cukai yang dikumpulkan atas nama Palestina.
Pemerintahannya harus memberlakukan langkah-langkah penghematan, memotong hampir setengah dari gaji karyawan.
Pemotongan dana yang diakukan Israel memukul keras wilayah Palestina, yang sudah mengalami tingat pengangguran rendah, yakni sekitar 26 persen pada kuartal kedua 2019, menurut Bank Dunia.