JEDDAH, iNews.id - Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi akan mengawasi lebih ketat penyelenggaraan ibadah di Tanah Suci. Sanksi denda hingga Rp2 miliar akan dikenakan bagi yang melanggar.
Aturan terbaru ini masih dalam tahap finalisasi dan akan diterapkan pada tiga bulan ke depan seperti dikutip dari Gulf News, Rabu (11/8/2023).
Undang-undang baru ini bertujuan untuk membatasi operasi layanan haji dan umrah yang tidak berizin dan kurang berkualitas.
Pelanggaran yang dilakukan berulang, akan disanksi lebih tegas lagi. Penyedia layanan diwajibkan memenuhi standar yang ditetapkan oleh kementerian, dengan penekanan khusus pada penawaran layanan berkualitas tinggi.
Selanjutnya, pelanggar akan memiliki periode 60 hari untuk banding terhadap keputusan pengadilan. Selain itu, biro umrah dan haji yang melanggar akan diumumkan ke media lokal dengan biaya ditanggung biro tersebut.
Sebelumnya, Arab Saudi menahan lebih dari 17.000 orang karena berusaha menunaikan ibadah haji tanpa izin dari otoritas di negara tersebut pada Juli lalu.
Dari jumlah tersebut, 9.509 orang melanggar aturan tempat tinggal, pekerjaan, dan keamanan perbatasan. Selain itu, sebanyak 33 orang lainnya ditangkap karena mengangkut jemaah haji ke tempat-tempat haji tanpa izin.