Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden memang meminta para negara sekutu yang menggunakan peralatan dan sistem buatan Rusia, termasuk S-300 dan S-400, untuk mempertimbangkan pengirimannya ke Ukraina. Para analis politik berpendapat, gagasan tersebut pasti akan ditolak oleh Turki.
Pihak berwenang Turki belum mengomentari saran AS tersebut.
AS telah berulang kali meminta Ankara untuk menyingkirkan S-400, sejak sistem rudal darat-ke-udara buatan Rusia itu tiba di Turki pada Juli 2019. AS pun telah menjatuhkan sanksi pada industri pertahanan Turki, dan mengeluarkan Ankara selaku anggota NATO dari proyek belanja jet temur F-35.
Sementara Turki mengaku terpaksa memilih S-400 Rusia, karena para sekutu Barat sendiri tidak mau menyediakan senjata bagi Ankara dengan persyaratan yang memuaskan.
Turki berbagi perbatasan maritim dengan Ukraina dan Rusia di Laut Hitam dan memiliki hubungan baik dengan kedua negara bekas Uni Soviet tersebut. Turki pun menyatakan serangan Rusia ke Ukraina tidak dapat diterima dan menyuarakan dukungan untuk Ukraina. Namun, di sisi lainnya pemerintahan Erdogan juga menentang sanksi internasional terhadap Moskow, sembari menawarkan diri untuk menengahi konflik tersebut.
Menurut para analis, Turki sangat berhati-hati dalam merumuskan pernyataan publiknya agar tidak menyinggung Moskow. Pasalnya, negara bekas Kesultanan Ottoman itu memiliki ikatan yang erat dengan Rusia, baik di bidang energi, pertahanan, dan pariwisata.
Uniknya, di sisi lain, Ankara pun kerap berseberangan dengan Moskow. Sebut saja penjualan drone militer Turki ke Kiev. Turki dan Ukraina bahkan telah menandatangani kesepakatan untuk memproduksi peralatan tempur itu dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga membuat marah Kremlin. Turki juga menentang kebijakan Rusia di Suriah dan Libya, serta pencaplokan Krimea pada 2014.
“Turki telah berhasil berjalan di ujung tanduk dan transfer S-400 Rusia (ke Ukraina) pasti akan menyebabkan kemarahan besar Rusia. Dan bagi Erdogan, S-400 telah menjadi simbol kedaulatan Turki, jadi memperdagangkannya tidak akan berarti apa-apa,” kata Direktur Penelitian Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri AS yang berbasis di Philadelphia, Aaron Stein.