“Di sana banyak sekali perempuan. Jika mereka merebahkan tangan, jarak barisan itu akan jauh lebih panjang, mungkin akan sampai hingga Laut Arab,” kata Subhashini Ali dari Partai Komunis India.
Ali, yang juga wakil presiden All India Democratic Women’s Association mengatakan, kaum perempuan turun ke jalan untuk memperjuangkan hak mereka yang terdiskriminasi.
“Ada banyak sekali bentuk diskriminasi yang dilakukan atas nama tradisi. Ini merupakan hal yang penting bagi demokrasi,” ujarnya.
Mahkamah Agung (MA) India sebenarnya mencabut larangan tersebut dari undang-undang (UU) pada September 2018. Hakim MA menyatakan kebijakan itu tidak sesuai aturan kesetaraan gender karena bersifat diskriminatif.
“Setiap perempuan memiliki hak untuk beribadah di tempat yang mereka inginkan,” demikian putusan hakim.