Kecuali lima negara dalam daftar tersebut juga mendukung perusahaan Korut, serta mengimpor barang-barang yang masuk daftar sanksi. Perusahaan-perusahaan ini biasanya didirikan oleh Korut di wilayah yurisdiksi lepas pantai agar menghindari sanksi PBB.
Sebanyak 20 negara dituduh menyamarkan pendaftaran kapal-kapal Korut, yang disebut tindakan "penandaan ulang". Hal ini memungkinkan pengiriman barang dari dan ke negara rezim terisolasi itu untuk mencapai tujuan mereka.
China, mitra dagang utama Korea Utara, juga sepakat untuk menegakkan sanksi lebih ketat selama kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Beijing pada November lalu. Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa China berkomitmen untuk bekerja sama dengan AS dalam sejumlah isu regional termasuk Korut.
Ekspor Korut ke China pada Oktober turun 62 persen, yang mencapai sekitar USD90 juta. Data pabean China baru-baru ini menunjukkan, angkanya juga turun hampir 38 persen dibandingkan dengan USD145,8 juta pada September.
Bloomberg mengatakan bahwa ada data yang mengindikasikan bahwa China telah memblokir semua impor barang-barang perdagangan utama dari Korut, seperti batubara, besi, timbal, aluminium, serta seng atau tembaga.