Bahkan pihak berwenang Negara Bagian Uttar Pradesh menghancurkan rumah seorang pria Muslim atas tuduhan terlibat dalam kerusuhan. Aksi itu menuai kecaman dari pemerintah negara bagian serta para aktivis HAM.
Muslim dan kelompok HAM menilai penghancuran rumah itu sebagai hukuman atas kerusuhan, namun pihak berwenang negara bagian membantahnya. Mereka beralasan rumah itu dibangun secara ilegal di tanah publik.
"Kami tidak menghancurkan rumah-rumah untuk menghentikan umat Islam agar tidak berunjuk rasa, karena punya memiliki semua hak untuk turun ke jalan," kata seorang pejabat BJP Uttar Pradesh.
Kalangan Muslim di India mempertanyakan keadilan pemerintah terhadap mereka sejak Modi dan partainya yang berhaluan nasionalis Hindu berkuasa pada 2014.