Di sisi lain, Kemenhaj baru dibentuk pada Agustus, sedangkan Menteri dan Wakil Menteri Haji dilantik pada September.
“Timeline haji sudah berjalan mulai Juni, sementara undang-undangnya belum selesai. Kementerian Haji dibentuk Agustus, Menteri Haji dan wakilnya dilantik September. Artinya, kita sudah tertinggal beberapa bulan dari pelaksanaan timeline haji,” tuturnya.
Meski demikian, Irfan menilai berbagai keraguan tersebut berhasil dijawab melalui penyelenggaraan haji tahun 2026 yang sukses dilaksanakan. Dia menyebut keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat dan berbagai pihak.
“Banyak yang menganggap bahwa kita bisa melaksanakan sekadar melaksanakan haji saja sudah bisa, sudah bersyukur. Namun, pembuktian itu datang pada tanggal 1 Juli lalu. Kita telah menuliskan nama kita dalam sejarah perhajian Indonesia," ujarnya.
"Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia sukses menyelenggarakan haji tahun 2026, bahkan keberhasilan ini disebut oleh masyarakat dan berbagai pihak sebagai salah satu pelaksanaan haji terbaik yang pernah ada,” tuturnya.
Meski mendapat berbagai apresiasi, Irfan menegaskan bahwa pihaknya tidak boleh terlena dengan capaian tersebut. Menurutnya, masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa mendatang.
“Karena itu, Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Haji tahun 2026 ini tentu menjadi peluang, kesempatan untuk kita bisa menemukan berbagai kekurangan-kekurangan yang telah dan sedang kita laksanakan untuk menjadi bagian perbaikan pelayanan haji ke depan,” kata dia.