JAKARTA, iNews.id - Kabar mengenai rencana pemerintah untuk menetapkan status darurat militer sebagai respons atas kericuhan yang terjadi belakangan ini akhirnya ditanggapi oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita. Ia secara tegas membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada skenario darurat militer yang akan diterapkan.
"Kalau ada anggapan seperti itu tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan," kata Tandyo usai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Lebih lanjut, Tandyo menegaskan bahwa TNI mengambil posisi yang taat pada konstitusi. Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan TNI kepada institusi lain, termasuk Polri, dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku dan atas permintaan.
Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Tandyo juga menyinggung perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk tetap solid dan bersinergi dalam menangani persoalan anarkisme yang dilakukan oleh massa.
"Jadi tidak ada kita mau ngambil alih, tidak ada. Karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini ya barulah kita. Jadi satu dengan Polri tidak ada keinginan kita untuk mengambil," ujarnya.