JAKARTA, iNews.id - Pelaku ekonomi kreatif, sutradara, produser, dan caleg DPR RI Dapir Jawa Barat II Partai Perindo, Girry Pratama mengaku pesimis dengan ketegasan pemerintah dalam memberantas oknum pembajakan film di Indonesia.
Pembahasan pembajakan film memang telah dilakukan bersama dengan pemerintah. Sayangnya, pembahasan itu tidak membuahkan hasil memuaskan bagi insan yang bergerak di industri perfilman.
"Kayaknya susah karena pernah dibahas juga waktu dulu zamannya Mendikbud masih pak A kami sudah bahas itu tetapi nggak digubris juga. Mungkin digubris cuma nggak bisa gitu, jangankan sekelas Indonesia film Avengers aja udah ada," kata Girry.
Pemerintah, kata Girry, seharusnya menambahkan satu divisi lagi terutama mengurus masalah pembajakan film di Tanah Air. Lantaran semakin ke sini, pembajakan film pun semakin tak terkendali.
"Kalau menurut saya harus ada divisi, jadi pemerintah harus keluarin satu divisi lagi," ucap Girry menambahkan.
Kendati demikian, Girry juga tak menampik kalau pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara tegas memblokir situs-situs pornografi. Tapi, sebagai pelaku ekonomi kreatif, Girry juga mengatakan persoalan pembajakan itu kembali kepada masyarakat. Meskipun fenomena ini sangat berdampak luas, bagi mereka bergerak di industri perfilman di Tanah Air.
"Sekarang kalau buka ada situs aneh-aneh sudah di blok, harus buka pake VPN. Sebenarnya solusinya kalau telegram juga bisa, karena film dibajak mereka pake link tetapi kembali lagi ke masyarakat Indonesia," tuturnya.