Dia pun turut menyinggung adanya rencana pemerintah yang akan mengubah aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, hal tersebut harus dirumuskan secara matang agar tidak membebani perusahaan.
"Ya jadi harus ada memang juga aturan yang berjalan itu jangan berubah-berubah kaya tadi TKDN, sudah capek pengusaha kita memenuhi itu sekarang mau diubah lagi, ya buruhnya bagaimana? Ini kan engga bisa hanya diputuskan karena kondisi saat ini harus benar-benar dipikirkan secara matang supaya dampaknya lebih banyak positifnya dibanding negatifnya," katanya.
Pengamat Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat menuturkan, Indonesia saat ini masih dapat memanfaatkan bonus demografi. Namun, hal tersebut harus diiringi dengan penyelesaian persoalan dengan konkret.
"Saya kira janjinya Pak Prabowo untuk mengubah itu jangan sampai kita menjadi negara yang tidak memanfaatkan bonus demografi ini. Tapi bagaimana caranya? omon-omon sudah selesai lah, retorika sudah selesai, yang perlu tindakan konkret," ucapnya.