Pemprov DKI saat itu menyatakan hanya akan menertibkan bangunan liar, bukan membongkar makam. Namun isu liar tentang rencana pembongkaran makam demi proyek tol akses Tanjung Priok memicu kemarahan warga.
Tragedi ini menjadi perhatian nasional. DPRD DKI Jakarta mendesak Komnas HAM melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu meminta penghentian sementara eksekusi dan mendorong dialog antara Pemprov dan ahli waris.
Setelah tragedi, makam Mbah Priok ditetapkan sebagai cagar budaya di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Meski demikian, sengketa agraria serupa masih terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Tragedi Mbah Priok bukan sekadar bentrokan fisik, tetapi juga simbol lemahnya komunikasi, pendekatan yang tidak humanis, serta konflik antara pembangunan dan hak masyarakat atas tanah dan sejarah.
Catatan Redaksi:
Tragedi ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang berkeadilan tak hanya bicara infrastruktur, tetapi juga penghormatan terhadap budaya, sejarah, dan hak rakyat.