“Koordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi yaitu dengan Pak Bupati dan Pak Kadis. Nah, itu sambil kita menunggu jawaban dari mereka, kemungkinan besar akan ada pertemuan antara Bupati Bogor dan Bupati Tangerang,” ujar salah satu perwakilan sopir.
Dialog antara kedua kepala daerah direncanakan untuk mencari solusi atas perbedaan aturan operasional truk tambang yang berlaku di masing-masing wilayah. Para sopir dan perwakilan Asosiasi Transportasi Tambang Bogor (ATTB) juga telah melakukan musyawarah, namun belum menemukan titik temu.
Aksi blokade ini menjadi sorotan karena dampaknya yang luas terhadap mobilitas warga dan distribusi logistik. Para sopir berharap agar pemerintah daerah segera menyelaraskan kebijakan agar operasional truk tambang dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif.