JAKARTA, iNews.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan surat edaran yang melarang perusahaan menahan ijazahkaryawan. Surat edaran ditujukan bagi gubernur, bupati dan wali kota.
Para kepala daerah diminta melakukan pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian jika terjadi permasalahan penahanan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja.
"Beberapa poin penting dalam surat edaran tersebut adalah pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja," ujar Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Selain itu, pemberi kerja juga dilarang menghalangi para pekerja dalam mencari atau mendapat pekerjaan yang lebih baik.
"Pemberi kerja juga dilarang menghalangi atau menghambat para pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak," kata dia.