Meski demikian, Marwan menegaskan bahwa jika skenario tersebut terjadi, pemerintah harus memastikan dana yang sudah dibayarkan untuk layanan jemaah tidak hilang. Ia mendorong pemerintah melakukan negosiasi dengan berbagai penyedia layanan terkait penyelenggaraan ibadah haji.
“Pemerintah kita dorong dapat meyakinkan berbagai pihak penyedia layanan jemaah supaya yang sudah dibayarkan itu tidak loss. Force majeure-lah. Force majeure itu berapa persen, itu yang ingin kita dorong pemerintah, supaya yang sudah disetorkan kewajiban pemerintah itu tidak hilang semua,” tuturnya.
Marwan menilai langkah antisipasi tersebut penting agar pemerintah siap menghadapi berbagai kemungkinan di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu, sekaligus tetap melindungi kepentingan jemaah haji Indonesia.