Oleh karena itu, Eks Direktur Pelaksana Bank Duni ini menilai, tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola APBN secara lebih optimal.
APBN juga menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas antardaerah.
Selain itu, belanja negara juga diarahkan untuk dapat menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, subsidi energi, dan transfer ke daerah. Hal ini berdampak pada tingkat inflasi yang terjaga dan laju pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dapat mencapai kisaran 5 persen.
Capaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran negara oleh berbagai pihak. Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan berperan dalam melakukan penyaluran belanja negara, termasuk mengelola kas negara untuk memastikan kelancaran program pembangunan.
Selain itu, Kemenkeu juga menguatkan peran Regional Chief Economist dan Financial Advisor dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada stakeholders untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi.
Implementasi Regional Chief Economist menunjukkan bahwa Kemenkeu hadir sebagai intellectual fiscal leaders dan knowledge centre dalam melakukan analisis perekonomian regional, dengan harapan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Ditjen Perbendaharaan dapat terus menguatkan regional economist bersama dengan kanwil-kanwil yang lain, karena ini merupakan salah satu bentuk kita untuk makin menciptakan demokrasi yang sehat, bagaimana kita semuanya bisa terus menjelaskan mengenai operasi APBN, #uangkita, uang yang kita collect berdasarkan undang-undang dan kita belanjakan," tutur dia.
Selain itu, dalam rangka menjaga dan melanjutkan peran APBN sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, kebijakan fiskal 2024 disusun untuk melanjutkan reformasi fiskal secara holistic.