JAKARTA, iNews.id - Menteri KeuanganSri Mulyani menegur pemerintah daerah (Pemda) yang belum mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dia mendorong agar transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang juga merupakan suatu instrumen sangat penting harus memerankan peranan yang sama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya masih melihat teman-teman di daerah APBD-nya belum 100 persen optimal satu sinergi dengan APBN. Jadi waktu APBN-nya mau mendorong ekonomi, banyak APBD-nya malah ngerem. Sehingga waktu Presiden Jokowi mau ngegas, Anda ngerem sehingga jalannya menjadi tidak optimal, tidak secepat yang kita inginkan,” ujar Sri Mulyani dalam acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun ke-49 PDI Perjuangan dikutip, Selasa (11/1/2022).
Sri Mulyani menambahkan, data realisasi sementara APBN 2021 tercatat bahwa belanja TKDD telah terserap Rp785,7 triliun atau 98,8 persen dari target APBN sebesar Rp795,5 triliun.
“Masih ada Rp100 triliun sampai dengan akhir tahun yang tidak dibelanjakan. Angka yang cukup besar yang bisa menggerakkan ekonomi di daerah. Ini yang mungkin perlu untuk menjadi perhatian kita semua,” kata dia.
Dia menyebut, TKDD merupakan salah satu instrumen penting yang diarahkan unruk belanja-belanja strategis, seperti peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, dan kualitas pelayanan publik.