JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia menuju 0 persen pada akhir 2024. Adapun, tingkat kemiskinan ekstrem pada bulan Maret 2022 mencapai 2,04 persen dan turun menjadi 1,12 persen pada Maret 2023.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis target tersebut dapat tercapai dengan koordinasi erat pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
"Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan koordinasi erat antara seluruh Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yaitu dunia usaha, masyarakat dan kalangan akademis dan aktivis sosial lainnya," ujar Sri Mulyani dikutip dari Instagram @smindrawati, Jumat (10/11/2023).
Sri Mulyani menambahkan, APBN memberikan insentif (reward) bagi daerah yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan membangun sistem penanganan kemiskinan yang termasuk dalam pendataan yang akurat dan penggunaan anggaran APBD untuk menanggulangi dan memberantas kemiskinan.
"Dalam Rapat Koordinasi Nasional kemarin, Bapak Wapres @kyai_marufamin menyerahkan penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Diberikan kepada 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten, rata-rata alokasi sebesar Rp6 miliar per daerah, dan alokasi terbesar adalah Rp7,0 miliar dan terendah adalah Rp5,3 miliar," tuturnya.
Dia turut mengucapkan selamat kepada daerah yang mencapai prestasi baik, semoga terus dijaga dan diakselerasi. Bagi daerah yang belum mendapatkan insentif. Sri berharap semoga makin terpacu mengukir prestasi baik.
"APBN adalah instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan mencapai tujuan negara yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur. Kita kelola dengan baik dan bijaksana serta akuntabel, kita manfaatkan dengan tepat untuk kemakmuran rakyat," katanya.