Sri Mulyani menyebut, kantor pajak akan terus memantau perusahaan secara sektoral yang tumbuh pada tahun ini, terutama sektor ekonomi yang terdampak kenaikan harga-harga komoditas.
Dia juga menyinggung potensi pajak dari penambahan data lewat amnesti pajak diperkirakan bisa mencapai Rp100 triliun. Dia mendorong agar wajib pajak melaporkan harta dengan benar. Dia menjamin fiskus pajak hanya akan menyasar harta produktif yang memberikan penghasilan pada pemiliknya.
“Kalau itu adalah suatu harta yang sudah selesai dilaporkan dan tidak produktif, dia tidak mengalami penerimaan. Tetapi, kalau harta itu adalah harta yang belum pernah disampaikan, ya segera disampaikan, berarti ada konsekuensinya terhadap penerimaan," ujar Sri Mulyani.
Berdasarkan data DJP, penerimaan pajak hingga 15 Desember 2017 mencapai Rp1.058,4 triliun atau setara 82,45 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Dengan kata lain, kantor pajak setidaknya harus mengumpulkan pajak sebesar Rp225,2 triliun untuk memenuhi target 100 persen.